 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||
 |
||||||||
|
|
|
Mengintip Kekuatan Politik Pemilu 2004
Abraham Runga Mali Jurnalis, Mahasiswa Universitas Bonn dan Pengurus Perki Eropa
Kompleksitas situasi sosial-politik di Indonesia membuat banyak warganya kehilangan harapan. Untuk sekadar berbicara pun rasanya kita kehabisan tenaga. Pesimisme yang sedemikian akut bisa juga sudah merasuki sebagian besar orang kristen. Karenanya, kita lebih aman menarik diri dan hanya puas dengan berlutut dan berpekur di depan altar Tuhan. Padahal, mestinya kekuatan iman kristiani itu yang melecut harapan kita sehingga cukup kuat untuk ikut berpartisipasi dalam membenahi demokrasi di Indonesia yang kian terbengkelai. Membangun demokrasi di tanah air bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Para teoritisi politik mengajukan lima elemen yang harus dibenahi dalam masa transisi demokrasi seperti itu. Yaitu pembenahan masyarakat sipil (civil society), masyarakat politik (political society/partai-partai), sistem hukum dan penegakkannya (law enforcement), mentalitas dan kinerja birokrat, dan kekuatan ekonomi (para pelaku ekonomi dan pengusaha). Mengabaikan salah satu, berarti menjauhkan harapan kita dari hasil yang optimal. Salah satu gerbang masuk yang sangat penting untuk membenahi kelima hal itu adalah pemilihan umum (Pemilu). Logikanya seperti berikut. Pemilu adalah partisipasi paling fundamental masyarakat sipil dalam perpolitikan. Kerbehasilan Pemilu adalah indikasi masyarakat sipil yang terdidik dan demokratis. Melalui peristiwa politik tersebut, masyarakat akan memilih wakilnya (parlemen) yang pada gilirannya akan menghasilkan produk hukum dan membenahi sistem hukum nasional. Melalui Pemilu, warga sipil akan memilih presiden yang diharapkan dapat membenahi sistem birokrasi. Parlemen dan birokrat tersebut yang kemudian akan mengatur para pelaku ekonomi melalui sistem yang benar sehingga yang satu tidak menjadi serigala bagi yang lain (homo homini lupus). Banyak pengamat yang meragukan kualitas partai-partai yang sekarang bergentayangan di tanah air. Tapi, di situlah tantangannya. Melalui Pemilu kita mencoba terlibat dalam proses menyeleksi partai-partai tersebut. Masyarakat sipil akan menguji partai mana yang paling layak menyiapkan wakil-wakilnya dan yang paling mantap menggodok program-programnya. Warga sipil akan memilih capres dari partai mana yang paling layak memimpin bangsa ini selama lima tahun. Bahwa partai-partai belum berkualitas adalah sebuah realitas. Tapi sekurang-kurangnya kita memilih yang paling baik dari semua partai yang jelek tersebut (minus malum). Dengan seleksi yang benar dalam Pemilu, partai-partai ditantang untuk terus-menerus berusaha menjadi yang terbaik supaya dipilih oleh konstituennya. Selain itu, untuk jangka panjang kita perlu mendorong orang-orang terbaik dari masyarakat (civil society) untuk duduk di partai dan membenahi partai dari dalam. Berteriak-teriak dari luar sistem saja tidak cukup.
Peta Pemilu 2004 Pada Pemilu tanggal 5 April 2004, peserta akan memilih Dewan Perwakilan Daerah (senat) dan memilih wakil-wakil partai yang akan duduk di parlemen (anggota DPR). Tiga bulan kemudian (Juli) akan diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kalau belum berhasil, maka akan dilakukan pemilihan sekali lagi pada bulan September. Karena tidak ada perubahan yang sangat fundamental, maka hasil Pemilu 1999 dapat menjadikan titik tolak dalam mengamati kekuatan politik 2004. Ada tiga kekuatan utama yang akan tampil dalam Pemilu 2004. Pertama, kekuatan nasionalis yang terpresentasi melalui PDI-P. Pada Pemilu sebelumnya partai ini mendapat 33,8% suara. Kedua, Golkar, yang pada Pemilu 1999 mendapat 25% suara. Golkar adalah kekuatan campuran antara nasionalis dan Islam. Ketiga adalah kekuatan Islam yang diwakili oleh tiga partai utama, yaitu PKB dari kalangan NU (15%) dan PAN dari kalangan Muhammadyah (8%) dan PPP yang mewakili gabungan dari NU, Muhammadyah dan kelompok-kelompok Islam lainnya (13%). Dari komposisi seperti ini, kita juga bisa melihat peluang calon presiden yang diusung masing-masing partai. Sampai saat ini, PDI-P masih mencalonkan Megawati sebagai presiden. Golkar kemungkinan besar akan menampilkan Akbar Tanjung. Sementara dari partai Islam tiga tokoh lama kemungkinan akan tetap tampil, yaitu Gus Dur (PKB), Amin Rais (PAN) dan Hamzah Haz (PPP). Selain itu, masih ada calon-calon lain yang diajukan oleh partai-partai nasionalis dan islam seperti Yusril Ihza Mahendra, Bambang Yudhoyono dan Siswono Yudohudoso.
Poros Tengah Jilid II Kalau saja Akbar Tanjung terus didorong oleh Golkar sebagai capres dan proses pembusukan berhasil dilakukan (kasus korupsi dengan status terdakwa) maka peluang Megawati untuk menjadi presiden masih sangat besar. Sebaliknya, kalau kampanye Golkar dengan dukungan dana politik yang sangat besar berhasil dilakukan, maka bukan tidak mungkin suara pendukung PDI-P akan beralih ke Golkar atau ke partai-partai Islam. Sementara itu di pihak lain, PDI-P selama ini terus dirongrong konflik internal dan kinerja pemerintahan Megawati belum memperlihatkan hasil yang gemilang. Keterus-terangan tokoh-tokoh senior PDIP seperti Aberson Marle Sihaloho dan Meilono Soewondo bahwa Amin Rais lebih berkualitas dari Megawati belum lama ini perlu dicermati. Yang perlu diperhitungkan juga adalah suara kelompok islam abangan dari Jawa yang pada Pemilu sebelumnya berada di PDIP. Banyak dari mereka yang kecewa karena perceraian duet Gus Dur-Megawati. Mereka menganggap Megawati meninggalkan saudara tuanya, Gus Dur, karena ambisinya untuk menjadi presiden. Mengenai kelompok Islam, kekuatannya sangat tergantung dari kekompakan di antara mereka seperti saat mereka membentuk Poros Tengah untuk menjegal Megawati. Memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda adanya kerja sama di antara kekuata Islam. Perbedaan kepentingan kelompok NU (PKB) dan Muhamadyah (PAN) dan kelompok Islam lainnya sangat besar. Apalagi kekecewaan warga NU saat dukungan kelompok Muhamadyah diberikan kepada kelompok nasionalis (baca: Megawati) ketika mereka bergandengan tangan menjegal posisi kepresidenan Gus Dur agaknya belum disembuhkan. Tentu sekarang mereka sedang mencari tema bersama yang bisa menyatukan kelompok Islam dan kemudian membentuk Poros Tengah Jilid II. Biasanya Amin Rais adalah orang yang sangat cakap dalam melakukan pekerjaan seperti itu. Hanya saja kemungkinan besar dia sendiri tidak bisa menjadi calon presiden dari kelompok tersebut. Sekali lagi ini dikaitkan dengan dendam politik kelompok NU terhadap Amin Rais yang pada tahun lalu menjegal Gus Dur. Karena itu, untuk calon presiden akan diambil tokoh lain yang lebih netral, seperti Nurcholis Madjid. Kalau tokoh sekelas Nurcholis (bisa juga orang lain), yang tentu lebih kredibel dari Megawati, tampil dari partai Islam, maka peluang untuk membentuk Poros Tengah Jilid II (Islam plus Golkar pendukung Nurcholis) sangat besar. Kemungkinan besar, pada periode ini Golkar akan puas duduk di posisi Wapres dan akan lebih konsentrasi untuk pencalonan presiden pada Pemilu 2009. Kendati demikian, orang-orang Golkar sangat paham bahwa partainya menjadi penentu kemenangan baik dari kelompok nasionalis maupun kelompok Islam. Siapa pun, baik PDIP maupun kelompok Islam, yang mau menang dalam Pemilu 2004 harus dari sekarang berbaik-baik kepada Golkar. Selain itu, PDIP kemungkinan besar juga akan memilih calon wakil presiden dari Golkar untuk mendapatkan dukungan dari konstituen partai tersebut.
Posisi Orang Kristen Secara ideologis, warga kristen Indonesia adalah pendukung tradisional PDI-P. Karena pada tahun 1971 Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan Partai Katolik difusikan bersama partai nasionalis seperti PNI, IPKI dan Murba dalam tubuh PDI yang kemudian bermetamorfose menjadi PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati. Itulah sebabnya, banyak orang kristen berjuang melalui partai pemenang Pemilu pada tahun 1999 itu. Sementara di Golkar, saat ini politisi kristen tidak mendapat tempat yang layak. Partai dengan lambang pohon beringin yang sebelumnya merupakan payung dari semua kelompok karya dan profesi di Indonesia ini lebih menjadi tempat eksperimen politik kelompok alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia). Selain HMI, purnawirawan ABRI dan kelompok profesi lain yang mewakili kelompok nasionalis masih didengarkan suaranya di sana. Sebagian besar orang kristen yang kecewa dengan kinerja PDI-P, mereka yang tidak mampu bersaing di Golkar dan merasa tidak „pas“ di PAN dan PKB, mencoba membentuk partai sendiri dengan basis kekristenan. Hanya saja sayang, mereka tidak kompak, terpecah-pecah. Mestinya sebagai minoritas, mereka bersatu membentuk satu barisan yang kuat. Dari kelompok kristen protestan lahir beberapa partai, yakni Partai Kristen Indonesia, Partai Kristen Nasional (Kristen Nasional), Partai Reformasi Cinta Kasih Kristus Kebangsaan. Dari kelompok katolik muncul dua partai, yakni Partai Katolik Demokrat, Partai Demokrat Katolik Indonesia. Ada partai yang bersifat ekumenis yang berusaha menggabungkan basis kristen protestan dan katolik, yakni Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Demokrasi Kasih Bangsa Pembaruan, Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa, Partai Kasih Nasional dan Partai Amanat kasih. Tentu tidak semua partai dengan bendera kristen yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Kehakiman itu layak ikut dalam Pemilu. Untuk Pemilu 2004 sedikitnya 237 partai yang mendaftarkan diri. Saat ini masih berlangsung penyeleksian di KPU hingga pertengahan Oktober nanti. Yang pasti dari sekitar 9 partai berbendera kristen yang sudah mendaftarkan diri, ada yang lolos dan boleh menjadi peserta Pemilu tahun depan. Hadirnya partai-partai kristen memberi alternatif tambahan kepada pemilih dari kelompok kristiani. Sebagai orang kristen, kita mengharapkan ada dialog, kompromi dan kesepakatan-kesepakatan tertentu di antara 9 partai kristen tersebut. Dengan demikian mereka kuat dalam bernegosiasi dengan pihak lain. Misalnya untuk calon presiden, siapa yang akan didukung. Selain kerja sama di antara mereka, kerja sama dan kompromi dengan kelompok nasionalis dan Islam sebagai mayoritas juga diperlukan. Sehingga bisa saja orang kristen dalam Pemilu mengkombinasikan warna politik nasionalis dan kristiani. Misalnya, untuk senat (DPD) dan parlemen (DPR), suaranya disalurkan untuk partai kristen, tapi untuk presiden, suaranya memperkuat capres yang ditetapkan partai nasionalis (PDI-P). Atau sebaliknya, kalau kinerja Megawati tidak menggembirakan, suaranya bisa diberikan kepada calon dari Islam dengan kompromi-kompromi tertentu yang memperkuat eksistensi orang kristen di Indonesia. Misalnya orang kristen mau mendukung calon dari Islam, dengan catatan yang menjadi presiden adalah Gus Dur atau Nurcholis Madjid dan bukan Amin Rais, Yusril Izha Mahendra atau Kiai Baasyir. Karena politik adalah seni berkompromi, kita bisa mengkreasi seribu satu macam komposisi. Tapi, kalkulasinya mesti jelas. Eksistensi orang kristen di Indonesia sebagai minoritas yang menjadi taruhannya. Dan kita sepakat bahwa komitmen dasar orang kristen dalam perjuangan politiknya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis dengan basis sekular-religius yang menjamin hak-hak minoritas, termasuk orang kristen. Karena itu, di tengah perjuangan sekelompok tertentu untuk memasukan syariat Islam dalam produk-produk hukum di Indonesia (ingat undang-undang pendidikan nasional), upaya untuk bersatu dengan kelompok nasionalis atau bernegosiasi dengan kelompok Islam moderat adalah pekerjaan sangat mendesak. Tentu, tidak ada tip-tip siap saji yang bisa diberikan kepada warga kristen dalam menghadapi Pemilu 2004. Tapi, kiranya pemetaan kekuatan politik dan sejumlah prinsip dasar dalam membangun demokrasi Indonesia bisa menjadi bahan acuan untuk berpartisipasi dalam membenahi demokrasi di tanah air. Dalam Pemilu nanti, suara warga Perki Eropa, seperti warga Indonesia lain yang berada di luar negeri, akan disalurkan untuk propinsi DKI. Konon, 400 ribu suara akan mendapat satu wakil di DKI. Sangat beruntung kalau orang kristen bisa memiliki wakil-wakil yang handal di DKI. Memang tidak gampang memilih partai dan wakil-wakil yang secara empirik tidak memperlihatkan kinerja yang optimal. Tapi, juga tidak menguntungkan, kalau kita apatis dan tidak memilih. Karena, dengan menjadi golongan putih (baca: tidak memilih), kita memberi peluang kepada lawan politik untuk memenangkan ideologi dan kepentingannya. Bonn, September 2003
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|